Banyuwangi - Dalam langkah progresifnya menuju pelayanan yang lebih efisien, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengadopsi Sistem Informasi Penataan Ruang berbasis digital sebagai wujud komitmen untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perijinan. 

Inovasi ini, yang diprakarsai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya Perumahan, dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, mencerminkan respons terhadap perubahan regulasi seperti UU CK 11-2022 yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

Melibatkan platform seperti oss.go.id, nonoss.banyuwangikab.go.id, dan sitaru.banyuwangikab.go.id, implementasi sistem ini diharapkan tidak hanya mempermudah pengurusan izin tata ruang, tetapi juga memberikan akses yang lebih cepat dan sederhana bagi masyarakat Banyuwangi, membawa kabupaten tersebut ke arah transformasi digital yang lebih inklusif.

Bayu Hadiyanto, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya Perumahan, dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan mendukung percepatan di era digitalisasi. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat akan merasakan kemudahan dalam pengurusan perijinan.

"Progres digitalisasi ini dirancang untuk kesederhanaan, agar masyarakat mudah dalam proses pengurusan. Izin tata ruang diharapkan menjadi lebih sederhana dalam persyaratannya dan mempercepat serta mempermudah pengurusannya. Sekarang, nomor 2 juga dapat dilayani melalui aplikasi handphone smart kampung (MPP digital)," ungkap Bayu Hadiyanto.

Penting untuk dicatat bahwa dalam proses pengurusan perizinan tata ruang, terdapat tiga kerangka perijinan utama, yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Inovasi ini diharapkan tidak hanya memangkas waktu pengurusan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi dan akurasi proses perijinan di Kabupaten Banyuwangi.